Sejak menjadi Taruna AIP (Akademi Ilmu Pelayaran), masing-masing Pemuda Harapan Bangsa yang diterima untuk dididik, dibentuk, dikembangkan sebagai calon perwira/pimpinan dalam Dunia Maritim sadar serta committed atas kewajibannya untuk membela, mempertahankan, memperjuangkan kepentingan Nasional lebih dari kepentingan manapun.
Hal ini dapat kita lihat pada partisipasi Taruna-Taruna maupun Alumni AIP dalam Perjuanagan-Perjuangan Nasional maupun dalam Pembangunan Nasional sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan Bangsa kita, serta merupakan pengamalan Pancasila yang menjadi azas hidup ber Bangsa dan ber Negara.
Sejarah berdirinya serta existensi AIP sampai saat ini.
Sesuai kenyataan sejarah bahwa Bangsa Indonesia kita adalah Bahariawan yang berwawasan Nusantara, sudah seharusnya pengelolaan Maritim Nasional ditangani oleh Pemuda-Pemuda/Mereka-Mereka yang memang berbakat, bertanggung jawab dan mau untuk itu secara professional.
Dalam hal ini AIP sebagai milik dan kebanggaan Nasional merupakan tempat penggodogannya.
Pemuda-pemuda yang diterima masuk ke AIP ini adalah pilihan-pilhan yang didasarkan pada intelegensia, mental serta physic yang baik dan kuat.
Tidak membayar dan semua fasilitas termasuk tunjangan setiap bulannya disediakan Negara dan dididik dengan penuh disiplin, hidup di asrama dengan pola militer.
Dengan demikian Pemuda-Pemuda yang cinta bahari dan bertekad untuk menjadi bahariawan serta mempunyai dasar ilmu yang sesuai dan baik akan dapat masuk AIP walaupun bukan anak/keturunan orang-orang mampu dalam materi.
Namun berdasarkan S.K. Menhub. No. 415/U/PHB-75 dan S.K. Menhub No. KM 278/OT.001/PHB-79 tanggal 19 September 1979 msks system Pendidikan Akademi AIP telah ditiadakan dan diganti dengan PLAP dimana kebanyakan dari para Alumni sungguh tidak dapat menerimanya.
Terutama dengan kenyataan bahwa yang dapat masuk ke AIP ini dasarnya harus mampu membayar uang masuk dan biaya bulanan yang relatip mahal sulit untuk dijangkau masyarakat bahariawan itu sendiri.
Dan mereka pada umumnya tidak lagi berikatan dinas serta pengembangan karirnya sangat tergantung/tidak ada lagi badan yang mengelolanya.
Hal ini sekaligus melemahkan semangat kebahariawanan pemuda-pemuda kita dengan tidak jelas/kurang adanya prospek masa depannya.
Betapapun banyak orang mengatakan/meneriakkan kita adalah bahariawan, pemuda-pemuda supaya menjadi bahariawan semuanya akan menjadi angin lalu saja bak pepatah “Dimana ada gula disitu/kesitu akan ada/banyak semut” dan sebaliknya kalau tidak maka tempat itu akan hanya menjadi tempat lewat saja.
Tekad Bangsa kita untuk membangun terutama dalam masa pemantapan kerangka landasan saat ini untuk nanti dapat tinggal landas tentunya dalam segala bidang termasuk dalam dunia Maritim ini pengelolaannya hasruslah professional, terencana, terarah dan terlaksana dengan baik.
Kiranya hal ini dapat menjadi pemikiran dan dijamah, ditata oleh Pemerintah sebagaimana mestinya.
Pada bulan April 1950 di Jakarta didirikan suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dalam disiplin Ilmu Pelayaran dengan nama Sekolah Pelayaran Tinggi, yang masih menggunakan sistem pendidikan yang diatur berdasarkan peraturan “Diploma Reglement 1939”, dengan peningkatan persyaratan penerimaan mahasiswa berijazah SMA-B an STM-Mesin.
Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pelaut Indonesia agar dalam waktu singkat dapat menggantikan tenaga-tenaga Belanda dalam bidang pelayaran, khususnya Mualim dan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Besar.
Karena sifatnya yang darurat untuk memenuhi kebutuhan, maka sistem pendidikannya diarahkan pada pendidikan teknis praktis untuk memenuhi persyaratan “Diploma Reglement 39”, mengingat bahwa belum ada Undang-Undang/Peraturan Pemerinah RI yang mengatur Ijazah Pelayaran Nasional.
Sistem Pendidikan pada tahun 1953 didasarkan atas sistem regulair sbb.:
Sekolah Pelayaran di Makassar yang menerima tamatan Sekolah Dasar dengan persyaratan Kesehatan laut untuk pendidikan Mualim Pelayaran Terbatas dan Juru Motor Mesin.
Sekolah Pelayaran Menengah di Semarangyang menerima siswa-siswa tamatan Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah Tehnik Pertama, yang memenuhi persyaratan kesehatan pelaut untuk pendidikan Mualim Pelayaran Interinsular dan Diploma Sementara Mesin Kapal.
Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta yang menerima siswa-siswa tamatan Sekolah Menengah Atas bagian B dan Sekolah Tehnik Menengah Bagian Mesin/Listrik, yang lulus ujian masuk dan peryaratansebagai calon perwira laut yaitu Ilmu Pengetahuan Eksakta, kesehatan pelaut dan psychotest.
Sebaian besar ahasiswa/Tarua Akademi Ilmu Pelayaran Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua terdiri dari Pemuda-Pemuda yang semasa Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945-1949 kut serta dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah Belanda, tergabung didalam Brigade 17; Tentara Pelajar (T.P.), Tentara Republik Indonesia Pelajar (T.R.I.P.), Tentara Genie Pelajar (T.G.P.), Indonesia Merdeka atau Mati (I.M.A.M.), (Banyumas), Corps Mahasiswa Djawa Timur (C.M.D.T.), dan Student Army.
Dengan semangat dan ddikasi yang tinggi mereka memasuki Akademi Ilmu Pelayaran, sebagai realisasi panggilan nusa dan bangsanya, untuk ikut serta secara aktif mengisi kemerdekaan dengan jalan meningkatkan pengabdian dibidangpelayaran, dengan menempuh pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin ilmu pelayaran.
Berdirinya Akademi Pelayaran sebagai era baru dalam dunia pendidikan Ilmu Pelayaran, tidak lepas dari tantangan-tantangan dan rongrongan maupun usaha-usaha dari kelompok tertentu, terutama dari pihak Belanda yang masih ingin menguasai perekonomian, khususnya bidang pelayaran dengan segala aspeknya.
Dengan berbagai macam dalih dan segala jalan, kelopok ini beruaha untuk menggagalkan kelangsunga hidup A.I.P. yang tujuan dan arah pendidikannya mempersiapan kader-kader pimpinan dalam bidang pelayaran Nasional dengan mahasiswa/tarunanya berasal dari Pelajar Pejoang bersenjata.
Menghadapi tantangan tersebut, semangat joang mahasiswa A.I.P. bangkit dan semakin tegar untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup Akademi Ilmu Pelayaran, maka dibentuklah Corps Mahasiswa Akademi Ilmu Pelayaran (COMAIP) sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswa A.I.P., serta menuangkannya edalam program perjoangan secara konsepsional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Aktifitas positif serta kegiatan ke-mahasiswaan dalam usaha pengabdian kepada Almamater merupakan embriyo dikemudian harinya setelah para mahasiswa menamatkan pendidikan dan terjun kedalam tugasnya, baik dalam tugas kedinasan maupun kemasyarakatan.
Program perjoangan jangka pendek yang dituangkan dalam konsepsi “Sistem pendidikan Akademis dalam Bidang/Disiplin Ilmu Pelayaran” berhasil direalisir pada tahun 1956 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 36322/5 tanggal 20 Juni 1956 dan SK Menteri Pelayaran No. V.II/12/9 tanggal 11 Juli 1956, yang menetapkan dan mengatur Pendidikan Tingkat Akademis dalam bidang/disiplin Ilmu Pelayaran dan Pengukuhan Civil Effect para Alumni Ilmu Pelayaran.
Disamping program perjoangan yang bersifat academic/scientific, dalam penyusunan kurikulum untuk memenuhi persyaratan pendidikan teknis yang ditentukan oleh Departemen Perhubungan dan Persyaratan Akademis yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Mahasiswa-Mahasiswa A.I.P. ikut serta pula dalam kegiatan Mahasiswa se Indonesia dalam dunia olah raga (Pekan Olah Raga Mahasiswa) maupun dalam kegiatan bersifat Akademis (Seminar Mahasiswa).
Dalam konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 1956, para Mahasiswa A.I.P. berperan serta secara aktif untuk mensukseskan terselenggaranya konferensi tersebut, sehingga Negara-Negara Sahabat mengakui Eksistensi Akademi Ilmu Pelayaran dengan kampusnya yang megah terletak di Mangga Dua Ancol Jakarta Utara.
Dalam kurun waktu berikutnya Negara-Negara Sahabat telah mengirimkan Mahasiswa-Mahasiswanya untuk menuntut pendidikan di A.I.P. yang sekaligus merupakan kebanggaan Nasional.
Meskipun telah dikeluarkan SK Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran termasuk dalam butir 5, oknum-oknum yang menentang berdirinya dan kelangsungan hidup di A.I.P. yang bercokol dan menduduki pimpinan teras di Departemen Perhubungan, yang dimotori ole sdr. Abdul Rahman – seorang anggota NEFIS dan ternyata juga seorang PKI, berhasil menglikwidir AIP pad pertengahan tahun 1956, dengan argumentasi bahwa masih berlakunya “Diploma Reglement 1939” dan belum adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang mengatur dan menetapkan Lembaga Pendidikan Akademis dalam bidang Pelayaran.
Dengan dilikwidirnya A.I.P., maka Pendidikan untuk Mualim Pelayaran Besar III dan Ahli Mesin Kapal A diadakan melalui kursus-kursus dengan tetap mempergunakan “Diploma Reglement 1939” denga persyaratan minimum pemilik ijazah Sekolah Dasar dan mempunyai masa berlayar minimum selama 1 (satu) tahun sebagai pelaut, tanpa melewati Ujian masuk dan Psychotest, asalkan dapat membayar uang kursus.
Menghadapi keadaan ini C.O.M.A.I.P. dengan segenap anggota dan pengurusnya tetap “Combats” dalam menghadapi usaha meniadakan pendidikan di A.I.P. dan secara konsepsional menyusun strategi perjoangan untuk mempertahankan eksisteni dan kelangsungan hidaup Almamaternya.
Langkah pertama yang diambil, adalah mengadakan dialog dengan Menteri Perhubungan. Dialog ini tidak mencapai suatu konsensus, karena Menteri Perhubungan yang dikelilingi oleh oknum-oknum anti A.I.P. tetap pada keputusannya untuk melikdiwir A.I.P.
Dengan gagalnya dialog dengan Menteri Perhubungan dan staf Menteri Perhubungan diatas, maka Senat C.O.M.A.I.P. mengambil jalan pintas dengan mohon waktu untuk menghadap Bapak Presiden melalui Adjudan Presiden (Mayor Sudarto – ex. Anggota TRIP).
Pada tanggal 23 Februari 1957 Bapak Presiden berkenan menerima Senat COMAIP bersama Menteri Perhubungan Bapak Ir. Abdul Muthalib, setelah diajukan argumentasi mengenai mutlak diperlukannya suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dibidang Ilmu Pelayaran, mengingat geografis dan geopolitis Negara Republik Indonesia, adalah Negara kepulauan yang memerlukan kader-kader Pimpinan dalam bidang Pelayaran dengan armada Pelayaran Nasional sebagai alat penghubung serta alat pemersatu antar pulau, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akhirnya Bapak Presiden R.I. berkenan meresmikan berdirinya A.I.P. sebagai “Kawah Candradimuka” Pelaut, untuk mengembleng mental, ketrampilan, pengetahuan serta dedikasi pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara, disertai pendidikan Akademis dalam bidang Pelayaran.
Atas kebesaran dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada hari Rabu Pon pada tanggal 27 Februari 1957, Akademi Ilmu Pelayaran diresmikan berdirinya oleh Y.M. Bapak Presiden Republik Indonesia dengan lambang Juaja (Vandel) A.I.P. yang bertuliskan kata bersayap NAVIGARE NESSESE EST, VIVARE NON EST NESSESE.
Pada kesempatan ramah tamah dengan anggota Senat diruangan Senat COMAIP, Bapak Presiden berkenan member petunjuk dan merobah motto yang tercantum dalam juaja dengan kalimat sansekerta yaitu:
‘NAUYANAM AVASYABHAVI JIVANAM ANAVASYABHAVI”
CORPS ALUMNI AKADEMI ILMU PELAYARAN (C.A.A.I.P.)
Demi menjaga persatuan yang kokoh dan membina kelestarian semangat joang serta dedikasi pengabdian kepada Nusa dan Bangsa dalam bidang Pelayaran Nasional, maka para alumni A.I.P. bersepakat bulat mendirikan sebuah organisasi dengan nama Corps Abituren Akademi Ilmu Pelayaran pada tanggal 22 November 1957 yang kemudian pada tanggal 27 Februari 1967 dirobah menjadi Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wadah untuk menampung, menghimpun an penyaluran aspirasi para anggotanya, dimana aspirasi ini diolah dan dituangkan menjadi motivasi-motivasi sebagai wahana pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, dalam rangka mengisi kemerdekaan dibidang Pelayaran Nasional khusunya, dan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umunnya.
Dalam rangka Perjoangan Pembebasan Irian Barat dari kolonialis Belanda, dimana K.P.M. sebuah perusahaan Pelayaran milik Belanda yang telah bertahun-tahun menguasai jalur-jalur logistic dan pola perdagangandan distribusi dibumi Nusantara dengan armada kapal niaga yang khusu dirancang untuk menyelenggarakan angkutan laut di Indonesia yang ditunang dengan sistem pengololaan yang akurat dibawah pimpinan tenaga Bangsa Belanda yang profesional, dinasionalisir oleh Pemerintah R.I. maka terjadilah kesenjangan dalam penyelenggarakan Angkutan Laut di Indonesia, dengan jumlah armada yang sangat terbatas yang terdiri dari bermacam-macam type, yang diawaki oleh pelaut-pelaut Indonesia yang masih sangat terbatas dala pengalaman dan ketrampilan.
Para Alumni A.I.P. yang mendapat tgas untuk melaksanakan penyelenggaraan angkuta laut dituntut kemahian dan kepimpinan serta dedikasinya agar tidak terjadi stagnasi yang mengakibatkan kekacauan dalam pola distribusi nasional yang akan mengganggu STABILITAS NASIONAL, Inya Allah, dengan semangat joang yang penuh pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, para Alumni A.I.P. sebagai Pelaut Pejoang dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sukses sehingga pola distribusa asional melalui Angkutan Laut dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak menggoyahkan STABILITAS NASIONAL.
Dinas Hydrograf pada mulanya bernaung dibawah Jawatan Pelayaran, sejak tahun 1958 fungsinya dialihkan menjadi Dinas Hydrografi Angkatan Laut, dengan demikian Pelaut Pelayaran Niaga banyak yang bertugas sebagai Perwira-Perwira Angkatan Laut. Banyak para Alumni A.I.P. dengan status WAMIL bertugas diatas kapal ARMADA ALRI.
Dengan bertambahnya Armada di Instansi Angkatan Darat, Kepolisian dan Bea Cukai, yang membutuhkan tenaga-tenaga Pimpinan, makabanyak pula Alumni A.I.P. menjadi erwira-Perwira diatas kapal-kapal instansi tersebut.
Partisipasi Perjuangan Nasional Mahasiswa/Taruna dan Alumni A.I.P.
Semenjak masih menjadi Mahasiswa sampai menamatkan pendidikan pada tahun 1956, dalam mengemban tugasnya selalu kut serta dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan D.I. / T.I.I. di Jawa,Sumatera dan Sulawesi dalam Kapal-kapal pengangkut pasukan / kesatuan T.N.I. dan Logistik.
Alam operasi penumpasan D.I. / T.I.I. didaerah Sulawesi tahun 1956 – 1959 para Alumni A.I.P. ikut serta aktip diatas kapal-kapal T.N.I. Angkatan Darat (baik yang dicarter maupun milik T.N.I. / A.D.), demikian pula ikut serta dalam operasi penumpasan P.R.R.I. di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi Utara.
Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dicanagkan pada tahun 1962, untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajah Belanda,merpakan Operasi Militer terbesar dalam sejarah Republik.
Mayor Jenderal T.N.I. Soeharto semenjak tanggal 1 Januari 1962 diangkat sebagai Panglima Komando Antar Daerah Indonesia Timur merangkap Panglima Mandala untuk pembebasan Irian Barat, dengan Markas Besarnya di Makassar.
Jenderal Soeharto menyatakan, bahwa ini adalah operasi terbesar yang pernah dlancarkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melibatkan keempat Angkatan Bersenjata-Darat, Laut, Udara dan kesatuan-kesatuanBRI lengkap dengan peralatan militer dan logistiknya, dalam pada itu sebagian besar Alumni A.I.P. baik yang didarat maupun yang bertgas dikapal dimiliterisir.
Pada saat itu mereka bertugas sebagai Perwira dan juga sebagai Komandan dikapal-kapal yang tergabung dibawah Komando Angkatan Laut Mandala.
Para Perwira-Perwira Muda ALRI lulusan AIP yang sedang bertugas diatas kapal-kapal armada ALRI tetap menjunjung tinggi disiplin militer tidak terpengaruh oleh goncangan Gerakan Perwira Progressive Revolusioner (G.P.P.R.) yang terjadi di ALRI pada tahun 1964 sehingga tidak terjadi gangguan stabilitasnasional dalam jajaran ALRI.
Persatuan dan Kesatuan Pelaut diseluruh Indonesia.
Menyadari sepenuhnya bahwa Persatuan dan Kesatuan Pelaut-Pelaut perlu digalang dan dibina, maka C.A.A.I.P. memprakarsai dibentuknya Organisasi Pelaut disetip unt-unit Pelaksana, baik di Instansi Pemerintah maupun unit-unit usaha, dimana para Alumni A.I.P. merupakan inti dan motor penggerak organisasi profesi yang mandiri, tidak bernaung dibawah parpol-parpol, tetapi tergabung dalam SEKBER GOLKAR.
Pembentukan Organisasi Profesi Pelaut ini mendapat reaksi yang sangat keras dari organisasi-oranisasi Sarikat Buruh yang berafiliasi dengan Parpol-Parpol antara lain:
SBPP / PKI /, KBMI / PNI dan SARBUMUSI / NU, karena Parpol-Parpol tersebut khawatir kehilangan pengaruh dan suaranya dikalangan Pelaut-Pelaut Indonesia.
Walaupun mendapat reaksi yang keras sekali dari Parpol-Parpol, Organisasi Profesi Pelaut tersebut dapat terbentuk dan berkembang dengan pesat, berkat adanya bimbingan dan restu dari MEN/PANGAL, MENPANGAD, MEN/PANGAK dan Menko/Maritim Menteri erhubungan Laut, serta kesadaran para Pelaut Indonesia sendiri yang erasakan perlu adanya wadah aspirasi sebagai wahana motifasi dharma bakti pelaut-pelaut Indonesia untuk Nusa dan Bangsa sesuai profesinya.
Puncak kegiatan Organisasi Profesi Pelaut Indoneia dimanifestasikan dalam menyelenggarakan MUNAS PELAUT SELURUH INDONESIA yang berhasil mempersatukan seluruh potensi pelaut-pelaut Indonesia kedalam wadah FRONT PELAUT INDONESIA yang melalui nama PERSATUAN PELAUT INDONESIA menjadi Organisasi KESATUAN PELAUT INDONESIA.
Disamping aktif dalam kegiatan organisasi, anggota-anggota C.A.A.I.P. bersama pelaut-pelaut Indonesia turut serta dalam menunaikan tugas dibawah Komando Mandala Siaga semasa Dwikora dibidang masing-masing baik yang bertugas didarat maupun yang dilaut.
Peran serta Mahasiswa/Taruna/Alumni A.I.P. dalam perjoangan Nasional, yang dengan penuh kesadaran pengabdian tidak pernah absen, baik dalam keadaan aman, maupun Negara dalam keadaan darurat demi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa.
Mewakili Pelaut-Pelaut Niaga, Komandan KM. Tampomas dan KM Jadayat mendapat tanda kehormatan “SAM KARYA NUGRAHA” yang diserahkan oleh Let.Jen. Ahmad Yani (Alm) – MEN/PANGAD pada tanggal 29 September 1965, sehari sebelm pecahnya G-30-S / PKI.
Setelah meletusnya G-30-S / PKI, oleh Pimpinan Angkatan Darat pada waktu itu May.Jen. Suharto, masalah pengamanan Sistem Perhubungan Nasional dipercayakan kepada Direktur D.A.A.D.
Pengamanan Sub Sistem Angkutan Laut sebagai bagian dari sistem Perhubungan Nasional, untuk menjaga STABILITAS NASIONAL, CAAIP mendapat kepercayaan dari Direktur D.A.A.D. untuk mengadakan tindakan pengamanan dalam tugas masing-masing, dimana kepercayaan dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota-anggota CAAIP bersama seluruh pelaut yang tidak tergabung dan bernaung dibawah parpol-parpol.
Partisipasi dengan Angkatan 66 dalam menegakkan Orde Baru.
Didalam Perjoangan Nasional mewujudkan dan menegakkan Orde Baru CAAIP berperan secara aktif yang tergabug dalam KASI JAYA.
Dalam rangka operasi penumpasan dan pembersihan G-30-S / PKI dibawah bimbingan KOPKAMTIB PUSAT, CAAIP mengadakan pembersihan, tindakan pengamanan kedalam tubuh unit Pelaksanaan Angkutan Laut yang sebelumnya dikuasai oleh SBPP / PKI, sehingga sub sistem Angkutan Laut dapat berjalan lancer tanpa adanya stagnasi.
Adanya peraturan intern dalam kampus Akademi Ilmu Pelayaran, dimana Taruna dilarang keluar dengan pakaian preman / sipil, dan dilarang ikut berdemonstrasi bersama Pemuda Pelajar /Mahasiswa tergabung dalam KAMI maupun KAPPI / KAPI, tidak mengendorkan cita-cita dan semangat joang para Taruna untuk ikut dalam gerakan Mahasiswa dalam perjoangan TRITURA.
Dengan kesadaran dan keyakinan serta cinta kebenaran untuk membela Nusa dan Bangsa, para Taruna AIP setiap harinya mereka keluar bergabung dengan rekan-rekan KAMI yang kemudian menjadi LASKAR AMPERA ARIEF RAHMAN HAKIM dan menjadi anggota dari Jon Suprapto.
Mewarisi jiwa pelajar pejoang dalam Revolusi Kemerdekaan yang telah dirintis oleh Senior-Seniornya, Taruna AIP angkatan ’66 / 67 ikut berperanserta dalam Perjoangan Nasional dalam menentang dan menghancurkan G-30-S / PKI untuk mewujudkan dan menegakkan ORDE BARU.
Walaupun akibatnya mereka-mereka ini akhirnya dibebaskan dari ikatan dinas dan masing-masing mencari pekerjaan sendiri-sendiri bahkan pimpinannya tidak dapat diterima bekerja pada Perusahaan Pelayaran Nasional pada saat itu.
Tidak terlepas dari tugas-tugas yang dibebankan oleh Negara dibidang Angkutan Laut, pada umumnya Alumni-Alumni AIP, baik di kapal-kapal Perusahaan Negara, Pelayaran Angkatan Darat, AIRUD, Bea Cukai, Armada ALRI dan dikapal lainnya tetap akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya, demi berhasil dan suksesnya Pembangunan Nasional dalam Repelita yang sedang berjalan untuk menyongsong tahap tinggal landas, maupun untuk Pembangunan Nasioanal jangka panjang dimasa datang.
Partisipasi para Alumni A.I.P. dalam mengemban tugas Operasi Pengamanan diseluruh pelosok Tanah Air akan tetap tercatat dalam sejarahperkembangan Angkutan Laut di Indonesia sebagaimana mereka juga ikut dalam Operasi SEROJA dalam menunjang policy Pemerintah di Propinsi Timot Timur.
Seluruh Alumni A.I.P. mensyukuri kesempatan yang diberikan Tuhan untuk dapat menunaikan kewajiban ber Bangsa dan ber Negara tanpa penyesalan.
Dengan harapan kiranya eksistensi A.I.P. yang adalah milik Bangsa ini dan sekaligus merupakan sumbur pejoang-pejoang, yang tetap dapat dilindungi serta dikembangkan sebagai Candra Dimuka Pelaut serta Kebangsaan Nasional.
Kalaupun dengan segala alasan A.I.P. harus diganti namanya, tetapi jadikanlah dengan mutu yang justru lebih tinggi dan tetap menjadi kebanggaan Nasional.
Sebab betapapun, melihat masa depan suatu Bangsa termasuk Bangsa kita, adalah dari keseriusan, tanggung jawab dalam membina, mengembangkan pendidikan termasuk pembinaan pengembangan peningkatan mutu pendidikan di A.I.P., kiranya A.I.P. ini tetap exist dan semakin berkembang serta tetap menjadi kebanggaan Nasional, pencipta pemuda-pemuda pejoang tanpa pamrih.
Jakarta, 15 April 1988
C.A.A.I.P.
Sumber: Rein Wuisan XI
Hal ini dapat kita lihat pada partisipasi Taruna-Taruna maupun Alumni AIP dalam Perjuanagan-Perjuangan Nasional maupun dalam Pembangunan Nasional sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan Bangsa kita, serta merupakan pengamalan Pancasila yang menjadi azas hidup ber Bangsa dan ber Negara.
Sejarah berdirinya serta existensi AIP sampai saat ini.
Sesuai kenyataan sejarah bahwa Bangsa Indonesia kita adalah Bahariawan yang berwawasan Nusantara, sudah seharusnya pengelolaan Maritim Nasional ditangani oleh Pemuda-Pemuda/Mereka-Mereka yang memang berbakat, bertanggung jawab dan mau untuk itu secara professional.
Dalam hal ini AIP sebagai milik dan kebanggaan Nasional merupakan tempat penggodogannya.
Pemuda-pemuda yang diterima masuk ke AIP ini adalah pilihan-pilhan yang didasarkan pada intelegensia, mental serta physic yang baik dan kuat.
Tidak membayar dan semua fasilitas termasuk tunjangan setiap bulannya disediakan Negara dan dididik dengan penuh disiplin, hidup di asrama dengan pola militer.
Dengan demikian Pemuda-Pemuda yang cinta bahari dan bertekad untuk menjadi bahariawan serta mempunyai dasar ilmu yang sesuai dan baik akan dapat masuk AIP walaupun bukan anak/keturunan orang-orang mampu dalam materi.
Namun berdasarkan S.K. Menhub. No. 415/U/PHB-75 dan S.K. Menhub No. KM 278/OT.001/PHB-79 tanggal 19 September 1979 msks system Pendidikan Akademi AIP telah ditiadakan dan diganti dengan PLAP dimana kebanyakan dari para Alumni sungguh tidak dapat menerimanya.
Terutama dengan kenyataan bahwa yang dapat masuk ke AIP ini dasarnya harus mampu membayar uang masuk dan biaya bulanan yang relatip mahal sulit untuk dijangkau masyarakat bahariawan itu sendiri.
Dan mereka pada umumnya tidak lagi berikatan dinas serta pengembangan karirnya sangat tergantung/tidak ada lagi badan yang mengelolanya.
Hal ini sekaligus melemahkan semangat kebahariawanan pemuda-pemuda kita dengan tidak jelas/kurang adanya prospek masa depannya.
Betapapun banyak orang mengatakan/meneriakkan kita adalah bahariawan, pemuda-pemuda supaya menjadi bahariawan semuanya akan menjadi angin lalu saja bak pepatah “Dimana ada gula disitu/kesitu akan ada/banyak semut” dan sebaliknya kalau tidak maka tempat itu akan hanya menjadi tempat lewat saja.
Tekad Bangsa kita untuk membangun terutama dalam masa pemantapan kerangka landasan saat ini untuk nanti dapat tinggal landas tentunya dalam segala bidang termasuk dalam dunia Maritim ini pengelolaannya hasruslah professional, terencana, terarah dan terlaksana dengan baik.
Kiranya hal ini dapat menjadi pemikiran dan dijamah, ditata oleh Pemerintah sebagaimana mestinya.
Pada bulan April 1950 di Jakarta didirikan suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dalam disiplin Ilmu Pelayaran dengan nama Sekolah Pelayaran Tinggi, yang masih menggunakan sistem pendidikan yang diatur berdasarkan peraturan “Diploma Reglement 1939”, dengan peningkatan persyaratan penerimaan mahasiswa berijazah SMA-B an STM-Mesin.
Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pelaut Indonesia agar dalam waktu singkat dapat menggantikan tenaga-tenaga Belanda dalam bidang pelayaran, khususnya Mualim dan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Besar.
Karena sifatnya yang darurat untuk memenuhi kebutuhan, maka sistem pendidikannya diarahkan pada pendidikan teknis praktis untuk memenuhi persyaratan “Diploma Reglement 39”, mengingat bahwa belum ada Undang-Undang/Peraturan Pemerinah RI yang mengatur Ijazah Pelayaran Nasional.
Sistem Pendidikan pada tahun 1953 didasarkan atas sistem regulair sbb.:
Sekolah Pelayaran di Makassar yang menerima tamatan Sekolah Dasar dengan persyaratan Kesehatan laut untuk pendidikan Mualim Pelayaran Terbatas dan Juru Motor Mesin.
Sekolah Pelayaran Menengah di Semarangyang menerima siswa-siswa tamatan Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah Tehnik Pertama, yang memenuhi persyaratan kesehatan pelaut untuk pendidikan Mualim Pelayaran Interinsular dan Diploma Sementara Mesin Kapal.
Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta yang menerima siswa-siswa tamatan Sekolah Menengah Atas bagian B dan Sekolah Tehnik Menengah Bagian Mesin/Listrik, yang lulus ujian masuk dan peryaratansebagai calon perwira laut yaitu Ilmu Pengetahuan Eksakta, kesehatan pelaut dan psychotest.
Sebaian besar ahasiswa/Tarua Akademi Ilmu Pelayaran Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua terdiri dari Pemuda-Pemuda yang semasa Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945-1949 kut serta dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah Belanda, tergabung didalam Brigade 17; Tentara Pelajar (T.P.), Tentara Republik Indonesia Pelajar (T.R.I.P.), Tentara Genie Pelajar (T.G.P.), Indonesia Merdeka atau Mati (I.M.A.M.), (Banyumas), Corps Mahasiswa Djawa Timur (C.M.D.T.), dan Student Army.
Dengan semangat dan ddikasi yang tinggi mereka memasuki Akademi Ilmu Pelayaran, sebagai realisasi panggilan nusa dan bangsanya, untuk ikut serta secara aktif mengisi kemerdekaan dengan jalan meningkatkan pengabdian dibidangpelayaran, dengan menempuh pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin ilmu pelayaran.
Berdirinya Akademi Pelayaran sebagai era baru dalam dunia pendidikan Ilmu Pelayaran, tidak lepas dari tantangan-tantangan dan rongrongan maupun usaha-usaha dari kelompok tertentu, terutama dari pihak Belanda yang masih ingin menguasai perekonomian, khususnya bidang pelayaran dengan segala aspeknya.
Dengan berbagai macam dalih dan segala jalan, kelopok ini beruaha untuk menggagalkan kelangsunga hidup A.I.P. yang tujuan dan arah pendidikannya mempersiapan kader-kader pimpinan dalam bidang pelayaran Nasional dengan mahasiswa/tarunanya berasal dari Pelajar Pejoang bersenjata.
Menghadapi tantangan tersebut, semangat joang mahasiswa A.I.P. bangkit dan semakin tegar untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup Akademi Ilmu Pelayaran, maka dibentuklah Corps Mahasiswa Akademi Ilmu Pelayaran (COMAIP) sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswa A.I.P., serta menuangkannya edalam program perjoangan secara konsepsional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Aktifitas positif serta kegiatan ke-mahasiswaan dalam usaha pengabdian kepada Almamater merupakan embriyo dikemudian harinya setelah para mahasiswa menamatkan pendidikan dan terjun kedalam tugasnya, baik dalam tugas kedinasan maupun kemasyarakatan.
Program perjoangan jangka pendek yang dituangkan dalam konsepsi “Sistem pendidikan Akademis dalam Bidang/Disiplin Ilmu Pelayaran” berhasil direalisir pada tahun 1956 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 36322/5 tanggal 20 Juni 1956 dan SK Menteri Pelayaran No. V.II/12/9 tanggal 11 Juli 1956, yang menetapkan dan mengatur Pendidikan Tingkat Akademis dalam bidang/disiplin Ilmu Pelayaran dan Pengukuhan Civil Effect para Alumni Ilmu Pelayaran.
Disamping program perjoangan yang bersifat academic/scientific, dalam penyusunan kurikulum untuk memenuhi persyaratan pendidikan teknis yang ditentukan oleh Departemen Perhubungan dan Persyaratan Akademis yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Mahasiswa-Mahasiswa A.I.P. ikut serta pula dalam kegiatan Mahasiswa se Indonesia dalam dunia olah raga (Pekan Olah Raga Mahasiswa) maupun dalam kegiatan bersifat Akademis (Seminar Mahasiswa).
Dalam konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 1956, para Mahasiswa A.I.P. berperan serta secara aktif untuk mensukseskan terselenggaranya konferensi tersebut, sehingga Negara-Negara Sahabat mengakui Eksistensi Akademi Ilmu Pelayaran dengan kampusnya yang megah terletak di Mangga Dua Ancol Jakarta Utara.
Dalam kurun waktu berikutnya Negara-Negara Sahabat telah mengirimkan Mahasiswa-Mahasiswanya untuk menuntut pendidikan di A.I.P. yang sekaligus merupakan kebanggaan Nasional.
Meskipun telah dikeluarkan SK Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran termasuk dalam butir 5, oknum-oknum yang menentang berdirinya dan kelangsungan hidup di A.I.P. yang bercokol dan menduduki pimpinan teras di Departemen Perhubungan, yang dimotori ole sdr. Abdul Rahman – seorang anggota NEFIS dan ternyata juga seorang PKI, berhasil menglikwidir AIP pad pertengahan tahun 1956, dengan argumentasi bahwa masih berlakunya “Diploma Reglement 1939” dan belum adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang mengatur dan menetapkan Lembaga Pendidikan Akademis dalam bidang Pelayaran.
Dengan dilikwidirnya A.I.P., maka Pendidikan untuk Mualim Pelayaran Besar III dan Ahli Mesin Kapal A diadakan melalui kursus-kursus dengan tetap mempergunakan “Diploma Reglement 1939” denga persyaratan minimum pemilik ijazah Sekolah Dasar dan mempunyai masa berlayar minimum selama 1 (satu) tahun sebagai pelaut, tanpa melewati Ujian masuk dan Psychotest, asalkan dapat membayar uang kursus.
Menghadapi keadaan ini C.O.M.A.I.P. dengan segenap anggota dan pengurusnya tetap “Combats” dalam menghadapi usaha meniadakan pendidikan di A.I.P. dan secara konsepsional menyusun strategi perjoangan untuk mempertahankan eksisteni dan kelangsungan hidaup Almamaternya.
Langkah pertama yang diambil, adalah mengadakan dialog dengan Menteri Perhubungan. Dialog ini tidak mencapai suatu konsensus, karena Menteri Perhubungan yang dikelilingi oleh oknum-oknum anti A.I.P. tetap pada keputusannya untuk melikdiwir A.I.P.
Dengan gagalnya dialog dengan Menteri Perhubungan dan staf Menteri Perhubungan diatas, maka Senat C.O.M.A.I.P. mengambil jalan pintas dengan mohon waktu untuk menghadap Bapak Presiden melalui Adjudan Presiden (Mayor Sudarto – ex. Anggota TRIP).
Pada tanggal 23 Februari 1957 Bapak Presiden berkenan menerima Senat COMAIP bersama Menteri Perhubungan Bapak Ir. Abdul Muthalib, setelah diajukan argumentasi mengenai mutlak diperlukannya suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dibidang Ilmu Pelayaran, mengingat geografis dan geopolitis Negara Republik Indonesia, adalah Negara kepulauan yang memerlukan kader-kader Pimpinan dalam bidang Pelayaran dengan armada Pelayaran Nasional sebagai alat penghubung serta alat pemersatu antar pulau, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akhirnya Bapak Presiden R.I. berkenan meresmikan berdirinya A.I.P. sebagai “Kawah Candradimuka” Pelaut, untuk mengembleng mental, ketrampilan, pengetahuan serta dedikasi pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara, disertai pendidikan Akademis dalam bidang Pelayaran.
Atas kebesaran dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada hari Rabu Pon pada tanggal 27 Februari 1957, Akademi Ilmu Pelayaran diresmikan berdirinya oleh Y.M. Bapak Presiden Republik Indonesia dengan lambang Juaja (Vandel) A.I.P. yang bertuliskan kata bersayap NAVIGARE NESSESE EST, VIVARE NON EST NESSESE.
Pada kesempatan ramah tamah dengan anggota Senat diruangan Senat COMAIP, Bapak Presiden berkenan member petunjuk dan merobah motto yang tercantum dalam juaja dengan kalimat sansekerta yaitu:
‘NAUYANAM AVASYABHAVI JIVANAM ANAVASYABHAVI”
CORPS ALUMNI AKADEMI ILMU PELAYARAN (C.A.A.I.P.)
Demi menjaga persatuan yang kokoh dan membina kelestarian semangat joang serta dedikasi pengabdian kepada Nusa dan Bangsa dalam bidang Pelayaran Nasional, maka para alumni A.I.P. bersepakat bulat mendirikan sebuah organisasi dengan nama Corps Abituren Akademi Ilmu Pelayaran pada tanggal 22 November 1957 yang kemudian pada tanggal 27 Februari 1967 dirobah menjadi Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wadah untuk menampung, menghimpun an penyaluran aspirasi para anggotanya, dimana aspirasi ini diolah dan dituangkan menjadi motivasi-motivasi sebagai wahana pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, dalam rangka mengisi kemerdekaan dibidang Pelayaran Nasional khusunya, dan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umunnya.
Dalam rangka Perjoangan Pembebasan Irian Barat dari kolonialis Belanda, dimana K.P.M. sebuah perusahaan Pelayaran milik Belanda yang telah bertahun-tahun menguasai jalur-jalur logistic dan pola perdagangandan distribusi dibumi Nusantara dengan armada kapal niaga yang khusu dirancang untuk menyelenggarakan angkutan laut di Indonesia yang ditunang dengan sistem pengololaan yang akurat dibawah pimpinan tenaga Bangsa Belanda yang profesional, dinasionalisir oleh Pemerintah R.I. maka terjadilah kesenjangan dalam penyelenggarakan Angkutan Laut di Indonesia, dengan jumlah armada yang sangat terbatas yang terdiri dari bermacam-macam type, yang diawaki oleh pelaut-pelaut Indonesia yang masih sangat terbatas dala pengalaman dan ketrampilan.
Para Alumni A.I.P. yang mendapat tgas untuk melaksanakan penyelenggaraan angkuta laut dituntut kemahian dan kepimpinan serta dedikasinya agar tidak terjadi stagnasi yang mengakibatkan kekacauan dalam pola distribusi nasional yang akan mengganggu STABILITAS NASIONAL, Inya Allah, dengan semangat joang yang penuh pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, para Alumni A.I.P. sebagai Pelaut Pejoang dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sukses sehingga pola distribusa asional melalui Angkutan Laut dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak menggoyahkan STABILITAS NASIONAL.
Dinas Hydrograf pada mulanya bernaung dibawah Jawatan Pelayaran, sejak tahun 1958 fungsinya dialihkan menjadi Dinas Hydrografi Angkatan Laut, dengan demikian Pelaut Pelayaran Niaga banyak yang bertugas sebagai Perwira-Perwira Angkatan Laut. Banyak para Alumni A.I.P. dengan status WAMIL bertugas diatas kapal ARMADA ALRI.
Dengan bertambahnya Armada di Instansi Angkatan Darat, Kepolisian dan Bea Cukai, yang membutuhkan tenaga-tenaga Pimpinan, makabanyak pula Alumni A.I.P. menjadi erwira-Perwira diatas kapal-kapal instansi tersebut.
Partisipasi Perjuangan Nasional Mahasiswa/Taruna dan Alumni A.I.P.
Semenjak masih menjadi Mahasiswa sampai menamatkan pendidikan pada tahun 1956, dalam mengemban tugasnya selalu kut serta dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan D.I. / T.I.I. di Jawa,Sumatera dan Sulawesi dalam Kapal-kapal pengangkut pasukan / kesatuan T.N.I. dan Logistik.
Alam operasi penumpasan D.I. / T.I.I. didaerah Sulawesi tahun 1956 – 1959 para Alumni A.I.P. ikut serta aktip diatas kapal-kapal T.N.I. Angkatan Darat (baik yang dicarter maupun milik T.N.I. / A.D.), demikian pula ikut serta dalam operasi penumpasan P.R.R.I. di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi Utara.
Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dicanagkan pada tahun 1962, untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajah Belanda,merpakan Operasi Militer terbesar dalam sejarah Republik.
Mayor Jenderal T.N.I. Soeharto semenjak tanggal 1 Januari 1962 diangkat sebagai Panglima Komando Antar Daerah Indonesia Timur merangkap Panglima Mandala untuk pembebasan Irian Barat, dengan Markas Besarnya di Makassar.
Jenderal Soeharto menyatakan, bahwa ini adalah operasi terbesar yang pernah dlancarkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melibatkan keempat Angkatan Bersenjata-Darat, Laut, Udara dan kesatuan-kesatuanBRI lengkap dengan peralatan militer dan logistiknya, dalam pada itu sebagian besar Alumni A.I.P. baik yang didarat maupun yang bertgas dikapal dimiliterisir.
Pada saat itu mereka bertugas sebagai Perwira dan juga sebagai Komandan dikapal-kapal yang tergabung dibawah Komando Angkatan Laut Mandala.
Para Perwira-Perwira Muda ALRI lulusan AIP yang sedang bertugas diatas kapal-kapal armada ALRI tetap menjunjung tinggi disiplin militer tidak terpengaruh oleh goncangan Gerakan Perwira Progressive Revolusioner (G.P.P.R.) yang terjadi di ALRI pada tahun 1964 sehingga tidak terjadi gangguan stabilitasnasional dalam jajaran ALRI.
Persatuan dan Kesatuan Pelaut diseluruh Indonesia.
Menyadari sepenuhnya bahwa Persatuan dan Kesatuan Pelaut-Pelaut perlu digalang dan dibina, maka C.A.A.I.P. memprakarsai dibentuknya Organisasi Pelaut disetip unt-unit Pelaksana, baik di Instansi Pemerintah maupun unit-unit usaha, dimana para Alumni A.I.P. merupakan inti dan motor penggerak organisasi profesi yang mandiri, tidak bernaung dibawah parpol-parpol, tetapi tergabung dalam SEKBER GOLKAR.
Pembentukan Organisasi Profesi Pelaut ini mendapat reaksi yang sangat keras dari organisasi-oranisasi Sarikat Buruh yang berafiliasi dengan Parpol-Parpol antara lain:
SBPP / PKI /, KBMI / PNI dan SARBUMUSI / NU, karena Parpol-Parpol tersebut khawatir kehilangan pengaruh dan suaranya dikalangan Pelaut-Pelaut Indonesia.
Walaupun mendapat reaksi yang keras sekali dari Parpol-Parpol, Organisasi Profesi Pelaut tersebut dapat terbentuk dan berkembang dengan pesat, berkat adanya bimbingan dan restu dari MEN/PANGAL, MENPANGAD, MEN/PANGAK dan Menko/Maritim Menteri erhubungan Laut, serta kesadaran para Pelaut Indonesia sendiri yang erasakan perlu adanya wadah aspirasi sebagai wahana motifasi dharma bakti pelaut-pelaut Indonesia untuk Nusa dan Bangsa sesuai profesinya.
Puncak kegiatan Organisasi Profesi Pelaut Indoneia dimanifestasikan dalam menyelenggarakan MUNAS PELAUT SELURUH INDONESIA yang berhasil mempersatukan seluruh potensi pelaut-pelaut Indonesia kedalam wadah FRONT PELAUT INDONESIA yang melalui nama PERSATUAN PELAUT INDONESIA menjadi Organisasi KESATUAN PELAUT INDONESIA.
Disamping aktif dalam kegiatan organisasi, anggota-anggota C.A.A.I.P. bersama pelaut-pelaut Indonesia turut serta dalam menunaikan tugas dibawah Komando Mandala Siaga semasa Dwikora dibidang masing-masing baik yang bertugas didarat maupun yang dilaut.
Peran serta Mahasiswa/Taruna/Alumni A.I.P. dalam perjoangan Nasional, yang dengan penuh kesadaran pengabdian tidak pernah absen, baik dalam keadaan aman, maupun Negara dalam keadaan darurat demi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa.
Mewakili Pelaut-Pelaut Niaga, Komandan KM. Tampomas dan KM Jadayat mendapat tanda kehormatan “SAM KARYA NUGRAHA” yang diserahkan oleh Let.Jen. Ahmad Yani (Alm) – MEN/PANGAD pada tanggal 29 September 1965, sehari sebelm pecahnya G-30-S / PKI.
Setelah meletusnya G-30-S / PKI, oleh Pimpinan Angkatan Darat pada waktu itu May.Jen. Suharto, masalah pengamanan Sistem Perhubungan Nasional dipercayakan kepada Direktur D.A.A.D.
Pengamanan Sub Sistem Angkutan Laut sebagai bagian dari sistem Perhubungan Nasional, untuk menjaga STABILITAS NASIONAL, CAAIP mendapat kepercayaan dari Direktur D.A.A.D. untuk mengadakan tindakan pengamanan dalam tugas masing-masing, dimana kepercayaan dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota-anggota CAAIP bersama seluruh pelaut yang tidak tergabung dan bernaung dibawah parpol-parpol.
Partisipasi dengan Angkatan 66 dalam menegakkan Orde Baru.
Didalam Perjoangan Nasional mewujudkan dan menegakkan Orde Baru CAAIP berperan secara aktif yang tergabug dalam KASI JAYA.
Dalam rangka operasi penumpasan dan pembersihan G-30-S / PKI dibawah bimbingan KOPKAMTIB PUSAT, CAAIP mengadakan pembersihan, tindakan pengamanan kedalam tubuh unit Pelaksanaan Angkutan Laut yang sebelumnya dikuasai oleh SBPP / PKI, sehingga sub sistem Angkutan Laut dapat berjalan lancer tanpa adanya stagnasi.
Adanya peraturan intern dalam kampus Akademi Ilmu Pelayaran, dimana Taruna dilarang keluar dengan pakaian preman / sipil, dan dilarang ikut berdemonstrasi bersama Pemuda Pelajar /Mahasiswa tergabung dalam KAMI maupun KAPPI / KAPI, tidak mengendorkan cita-cita dan semangat joang para Taruna untuk ikut dalam gerakan Mahasiswa dalam perjoangan TRITURA.
Dengan kesadaran dan keyakinan serta cinta kebenaran untuk membela Nusa dan Bangsa, para Taruna AIP setiap harinya mereka keluar bergabung dengan rekan-rekan KAMI yang kemudian menjadi LASKAR AMPERA ARIEF RAHMAN HAKIM dan menjadi anggota dari Jon Suprapto.
Mewarisi jiwa pelajar pejoang dalam Revolusi Kemerdekaan yang telah dirintis oleh Senior-Seniornya, Taruna AIP angkatan ’66 / 67 ikut berperanserta dalam Perjoangan Nasional dalam menentang dan menghancurkan G-30-S / PKI untuk mewujudkan dan menegakkan ORDE BARU.
Walaupun akibatnya mereka-mereka ini akhirnya dibebaskan dari ikatan dinas dan masing-masing mencari pekerjaan sendiri-sendiri bahkan pimpinannya tidak dapat diterima bekerja pada Perusahaan Pelayaran Nasional pada saat itu.
Tidak terlepas dari tugas-tugas yang dibebankan oleh Negara dibidang Angkutan Laut, pada umumnya Alumni-Alumni AIP, baik di kapal-kapal Perusahaan Negara, Pelayaran Angkatan Darat, AIRUD, Bea Cukai, Armada ALRI dan dikapal lainnya tetap akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya, demi berhasil dan suksesnya Pembangunan Nasional dalam Repelita yang sedang berjalan untuk menyongsong tahap tinggal landas, maupun untuk Pembangunan Nasioanal jangka panjang dimasa datang.
Partisipasi para Alumni A.I.P. dalam mengemban tugas Operasi Pengamanan diseluruh pelosok Tanah Air akan tetap tercatat dalam sejarahperkembangan Angkutan Laut di Indonesia sebagaimana mereka juga ikut dalam Operasi SEROJA dalam menunjang policy Pemerintah di Propinsi Timot Timur.
Seluruh Alumni A.I.P. mensyukuri kesempatan yang diberikan Tuhan untuk dapat menunaikan kewajiban ber Bangsa dan ber Negara tanpa penyesalan.
Dengan harapan kiranya eksistensi A.I.P. yang adalah milik Bangsa ini dan sekaligus merupakan sumbur pejoang-pejoang, yang tetap dapat dilindungi serta dikembangkan sebagai Candra Dimuka Pelaut serta Kebangsaan Nasional.
Kalaupun dengan segala alasan A.I.P. harus diganti namanya, tetapi jadikanlah dengan mutu yang justru lebih tinggi dan tetap menjadi kebanggaan Nasional.
Sebab betapapun, melihat masa depan suatu Bangsa termasuk Bangsa kita, adalah dari keseriusan, tanggung jawab dalam membina, mengembangkan pendidikan termasuk pembinaan pengembangan peningkatan mutu pendidikan di A.I.P., kiranya A.I.P. ini tetap exist dan semakin berkembang serta tetap menjadi kebanggaan Nasional, pencipta pemuda-pemuda pejoang tanpa pamrih.
Jakarta, 15 April 1988
C.A.A.I.P.
Sumber: Rein Wuisan XI
