Siapakah beliau itu sebenarnya ( Prof. Capt. HanantoSoewedo, M.Mar., S.E., M.M., Ph.D ) ? mantap kalie".

------Original Message------
From: Ramlan Ramli
Sender: CAAIP Group
To: caaip_info@yahoogroups.com
Cc: CAAIP Group
ReplyTo: CAAIP Group
Subject: [caaipgroup] Re: [caaip_info] Siapakah beliau itu sebenarnya ( Prof. Capt. HanantoSoewedo, M.Mar., S.E., M.M., Ph.D ) ? mantap kalie".
Sent: Jul 18, 2011 10:27

 In responding to the issue we have to look at as per :

- 1. The academic education in maritime and marine affairs ( above the sea for commercial and under the sea for energy and aquaculture ) , this kind of programs must be develop into master and PHD level .

 2. The competency and profession training in compliance to the industrial base ( oil and gas ) and the STCW 1995 .

 3) STIP is on the right road accept now it has to submit its program to DIKNAS for approval to DIV , S1 , S2 and /or S3 of which I feel it can be done easily .

 4) The education and training programs of COC and COP as in item (3) needs to be liberalize and the function of the government to the administration , supervision and closely monitoring of the training and certification of seafarers in adherence to STCW 1995 .

5) Subject to the above ( 2 )  , it is of necessity to fill in the 46,000 local seafarers requirement in 2015 and be part of the supply and demand to the 1,000,000 seafarers requirement in the international market . please note the above is my personal input and base on my findings and hope that my input can contribute to the education and training of seafarers


2011/7/18 Anantya Nala Prabata <nala22@caaip.net>  

Bangunlah Pendidikan Wawasan Maritim.

"Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang." (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963)

Dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Manajemen Transpor Laut, Prof. Capt. Hananto Soewedo, M.Mar., S.E., M.M., Ph.D. menyatakan untuk dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang beorientasi bidang maritim, harus ditunjang oleh adanya visi kebijakan pendidikan yang berwawasan maritim,dan membangkitkan visi kebijakan kebudayaan yang bersifat kemaritiman,serta didukung oleh visi kebijakan administrasi.


Menurutnya, visi kebijakan pendidikan yang berwawasan maritim di Indonesia sungguh memprihatinkan. Tertinggalnya pendidikan kemaritiman di Indonesia dapat terlihat jika dibandingkan dengan Negara Malaysia. Hasil pendidikan kemaritiman yang serius dan didukung oleh kebijakan pemerintah di Malaysia membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi Negara Malaysia.


"Sangat sedikit profesor dibidang maritim dan tertinggalnya Perguruan Tinggi Maritim di Indonesia. Masalah paling mendasar adalah bergesernya transformasi pembelajaran visi bangsa, yaitu visi maritim menjadi visi kontinental (daratan)," ungkapnya prihatin.


Senada dengannya, Basuki melihat sedikitnya jumlah profesi guru maritim karena tidak dihargainya profesi mereka. "Adakah pemerintah menyediakan profesi guru maritim? Tidak. Pihak swasta tergopoh-gopoh menyediakannya. Sekarang menyediakan profesi guru maritim sulit," ucap purnawirawan TNI-AL bintang satu ini. Ia juga berpendapat di sekolah maritim niaga penghasilan guru setiap jamnya kalah dengan tukang pijet.


Padahal, untuk menjadi guru pelaut harus memenuhi sertifikat internasional. "Sertfikat untuk menjadi guru pelaut sesuai standar Internasional Maritime Organization (IMO)," kata Ketua APPMI (Asosiasi Pendidikan Pelatihan Maritim Indonesia).

Menurutnya, pemerintah sekarang apa pernah mensosialisasikan sekolah maritim? Kebanyakan hanya memperkenalkan SMK mengenai pariwisata, perhotelan, otomotif dan kecantikan. Sementara, sosialisasi menjadi pelaut tidak ada.

Lebih lanjut, Basuki berharap, agar pemerintah lebih mendengarkan para pelaku pendidikan maritim, untuk mensosialisasikan tentang pendidikan kemaritiman kepada generasi muda. "Besarnya anggaran pendidikan sekarang, saya meminta untuk membeli beberapa simulator kapal," harapnya.


Secara terpisah, Hananto berpendapat bahwa pentingnya pengenalan konsep maritim keIndonesiaan yang cakupannya sangat besar. "Suatu lingkungan alam terbentuk secara alami, terdiri atas hamparan perairan laut yang luas dengan beribu pulau besar dan tersebar di dalamnya, yang merupakan satu kesatuan laut pulau secara utuh dan bulat, termasuk udara di atasnya, berikut sumber daya alam dan lingkungan alam, baik yang berada di atas, di dlaam, di dasar, maupun yang berada di bawah dasar laut," ucapnya saat membaca pengertian maritim menurut Machmud Subarkah (2000) dalam buku Dewan Maritim.


Tidak hanya itu, transformasi pendidikan perlu adanya peraturan internasional tentang kemaritiman Indonesia, dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan. Yaitu, perkembangan batas tertorial laut pada Ordonansi Hindia Belanda (1939), Deklarasi Djuanda, pengakuan dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III Tahun 1982, dan diratifikasi tahun1985, serta diundangkan secara Internasional pada tahun 1994).


Penerima Gelar Doktor Philosophy (Ph.D) pada Universiti Utara Malaysia bidang Manajemen Transpor Laut berpendapat, pendidikan bervisi maritim berupa pembelajaran transformasi tentang sejarah dan pewarisan maritim dalam kehidupan masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk membangkitkan tradisi maritim dan melestarikannya. Selain itu, pendidikan transformasi maritim bertujuan untuk menyadarkan generasi muda bahwa Negara dibangun harus dengan visi maritim.

Yang mana saat masa kolonial Penjajahan Belanda, kata Hananto, sempat dengan sengaja pendidikan visi maritim ke pribumi dihambat. Dimana kolonial telah merusak kejayaan laut, dan mengganti paradigma bangsa laut menjadi paradigma bangsa continental.


Lebih lanjut, Hananto menceritakan tentang dihambatnya pendidikan pribumi saat pelayaran niaga berkembang. Pelayaran niaga semakin berkembang, dengan hadirnya kongsi pelayaran milik kerajaan Belanda yang bernama Koninklyke Paketvaart Maatschappy (KPM) dizaman penjajahan.

Tujuan didirikan KPM di bumi Nusantara oleh penjajah Belanda adalah untuk melindungi arus barang, yaitu rempah-rempah dari Hindia timur sebagai jajahan Belanda, agar jangan sampai dikirim ke negeri lain.


Pada masa itu pelayaran dan pelabuhan laut di Indonesia berkembang dan tataniaga pelayaran yang baik mulai dikenal oleh bangsa Indonesia.

Namun sayang, yang melakukan adalah penjajah, sehingga dalam bidang pelayaran dan pelabuhan bangsa Indonesia hanya dapat menduduki posisi sebagai rendahan, sedikit sekali jumlah perwira kapal berbangsa Indonesia yang bekerja di kapal-kapal KPM. Meskipun pelayaran dan pelabuhan semakin berkembang dan jumlah kapal armada dari KPM terus meningkat, namun ada batasan yaitu jabatan nahkoda kapal harus dipegang bangsa Belanda.


"Strategi itu disengaja oleh penjajah Belanda agar bangsa Indonesia tetap terbelakang dalam bidang pelayaran dan pelabuhan." Hanya sebagian kecil dari putra Indonesia yang dapat mengikuti pendidikan pada sekolah pelayaran di negeri Belanda, yang kelak dapat bekerja sebagai perwira di kapal-kapal KPM, dan jabatan tertinggi di atas kapal yang dapat diduduki hanya Mualim I (Chief officer)," ungkap Veteran Pembela Kemerdekaan RI, oleh Menteri Pertahanan pada tahun 2003 ini.


Hananto melihat pendidikan pelayaran di Indonesia jauh tertinggal dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. "Universitas Jember, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Jenderal Soedirman sekarang lebih maju, sementara sekolah tinggi pelayaran sangat lamban perkembangannya," ucapnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Perhubungan agar bekerjasama membuat universitas/institut Maritim di Indonesia.


Bukan tanpa alasan, sangat sedikitnya ahli manajemen pelayaran niaga menjadi masalah tersendiri. Saat ini, seorang pelaut hanya memperoleh Ijazah Kompetensi Pelaut (perwira) di Indonesia dan belum dapat disetarakan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh DIKNAS.

Padahal, kata Hananto, pendidikan kemaritiman di Malaysia mendapatkan ilmu salah satunya dari Indonesia. "Malaysia, untuk mendidik kemaritiman telah berdiri Akademi Laut Malaysia (ALAM) yang, kondisinya saat ini sudah berkembang dengan sistem pendidikan yang, dapat dibanggakan oleh bangsanya. Pendirinya adalah putra Malaysia tamat